REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan kontes kecantikan Miss
World 2013 terus menuai pro dan kontra. Ormas Islam dan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) secara tegas menolak Indonesia menjadi tuan rumah Miss
World.
Aksi unjuk rasa menolak penyelenggaraan kontes Miss World
pun bergulir deras. Akibat derasnya aksi penolakan terhadap
penyelenggaraan Miss World itu, malam final kontes ratu kecantikan itu
tak jadi digelar di Bogor, Jawa Barat. Miss Wolrd pun digelar di Bali.
MUI
pun mengkritisi kebijakan pemerintah yang memindahkan penyelenggaraan
Miss World ke Bali. Pemerintah pun dinilai tidak mendengarkan anjuran
MUI. Apa yang rekomendasikan MUI ke pemerintah adalah membatalkan sama
sekali penyelenggaran Miss World di Indonesia, bukan melokalisirnya di
Bali.
Ketua MUI Pusat Bidang Seni dan Budaya KH Cholil Ridwan
mengatakan, sepertinya pemerintah tidak menghargai dan mendengarkan lagi
nasihat MUI sebagai mitranya.
"Yang kita sarankan itu membatalkan bukan memindahkan, tapi membatalkannya," ujarnya.
Ada
yang kontra namun ada pula yang pro. Jeffrie Geovanie, Board of Advisor
CSIS, justru menyesalkan keputusan pemerintah yang memindahkan acara
malam final Miss World dari Bogor ke Bali.
'Sangat disesalkan
karena menunjukkan betapa lemahnya pemerintah terhadap tekanan-tekanan
dari pihak yang kontra pada acara Miss World,'' ungkap Jeffrie. Menurut
dia, pemerintah seharusnya belajar dari Gubernur Jakarta, Jokowi yang
tetap kokoh mempertahankan Lurah yang ditolak hanya karena agamanya
bukan agama mayoritas. Jeffrie menilai, setelah 2014 Indonesia
membutuhkan kepemimpinan model kepemimpinan Jokowi di Jakarta.
Fajar
Riza Ul Haq, direktur eksekutif Maarif Institute juga menyesalkan cara
pemerintah menghadapi polemik penyelenggaraan Miss World.
''Jalan
keluar yang diambil mencerminkan pemerintah tidak bertanggung jawab
terhadap keputusannya sendiri. Padahal pemerintah telah jauh-jauh hari
memberikan ijin kegiatan Miss World di Jakarta dan Sentul, Bogor,"
cetusnya.
Fajar juga menilai ketidaksiapan kepolisian untuk
memberikan jaminan keamanan di luar Bali merendahkan wibawa aparat
negara. ''Kasus ini menambah bukti bahwa memang pemerintah selalu gagal
keluar dari bayang-bayang tekanan ideologis atas nama mayoritas,''
tuturnya.
Terkait polemik ini, Menteri Agama Suryadharma Ali
membantah bila sikap pemerintah terpecah atas penyelenggaraan Miss World
di Indonesia. Ini mengingat di satu sisi pemerintah memberi izin
penyelenggaraan. Namun di sisi lain, juga meminta untuk dibatalkan.
Menurutnya,
pemberian izin dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Gubernur Bali. Termasuk prosedur
pengamanan dari kepolisian.
SUMBER :http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/09/20/mtexz7-pro-dan-kontra-miss-world-2013-terus-bergulir
